Andri Effendi. | Dokumentasi
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Di tengah kondisi sulit dan ditambah belum berakhirnya pandemi, pemerintah seharusnya hadir sebagai solusi. Pemerintah jangan menjadi sumber kegaduhan yang memicu permasalahan baru di masyarakat.
Dengan munculnya wacana kenaikan harga BBM terutama Pertamax dari kisaran Rp9.000 ke Rp16 ribu pada April, jelas langkah yang tidak tepat. Hal itu kontradiksi dengan semangat pemerintah untuk mengembalikan stabilitas perekonomian masa pandemi.
Andri Effendi, Kepala Bidang Kebijakan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bandar Lampung mengatakan, pihaknya beberapa waktu lalu mengadakan diskusi dengan mengundang pakar hukum dan pengamat energi nasional terkait isu ini.
Ia menilai pandemi memukul sektor perekonomian nasional. Awal pandemi, Indeks ekonomi nasional turun di angka 2,07 persen. Ini tentu harus menjadi perenungan pemerintah dalam mengeluarkan kebijkan.
Wacana kenaikan BBM ini, kata dia, berpotensi berdampak pada semua -sektor perekonomian. Mulai dari harga semakin tinggi, daya beli masyarakat menurun, dan pelaku UMKM akan semakin terpukul. Dengan begitu, berpotensi membuat stabilitas ekonomi nasional terpuruk.
Ia mengatakan, penetapan Pertalite sebagai bahan bakar bersubsidi berpotensi membebani masyarakat. Jika pasokan Pertalite berkurang atau bahkan hilang, masyarakat menanggung akibatnya.
Penetapan hal tersebut bukan kabar gembira buat masyakarat. Pertalite tidak menutup kemungkinan bernasib sama seperti premium.
Besar kemungkinan pola yang sama terjadi terhadap Pertalite. Meskipun harganya ”murah”, seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, Pertalite berpotensi menjadi langka dan akhirnya publik terpaksa membeli BBM dengan harga yang lebih mahal seperti Pertamax walaupun mencapai Rp16 ribu.
Ia mengatakan, KAMMI menilai, masyarakat menghadapi kondisi yang semakin sulit menjelang Ramadan ini jika wacana itu benar terjadi.
Selain kenaikan harga BBM, rakyat juga menghadapi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen.
DPR seharusnya memberikan keputusan yang tepat. Saran terbaik bagi pemerintah mempertimbangkan mengeluarkan kebijakan dan segera mengatasi masalah bahan pokok. []
