Data
Riskha Tri Budiarti, pekerja sosial, alumnus Magister Sains FEB UGM
Otoritas pengambil kebijakan seringkali menggunakan indeks gini untuk mengukur ketimpangan dalam narasi kebijakan. Indeks gini Provinsi Lampung turun 0,01 poin dari 0,33 pada Bulan Maret 2020 ke 0,32 pada Maret 2021.
Ini berarti, ketimpangan sedikit mengecil. Namun jumlah prosentase penduduk miskin provinsi Lampung termasuk besar yaitu 12,6 persen. Ini menjadikan Lampung menjadi provinsi dengan kemiskinan tertinggi keempat di Sumatera.
BPS juga menggunakan data distribusi pengeluaran per kapita sebagai penyerta indeks gini dalam mengukur ketimpangan. Mengikuti Bank Dunia, BPS menggolongkan menjadi tiga kelompok yaitu 40% golongan terendah, 40% golongan menengah, dan 20% golongan tertinggi.
Bedanya Bank Dunia menggunakan data pendapatan, BPS menggunakan data pengeluaran. Pengeluaran 40% golongan terendah Provinsi Lampung pada 2020 sebesar 20,67 persen meningkat dibandingkan 2019 sebesar 19,64%. Sedangkan pengeluaran 20% golongan tertinggi 41,22% yang sedikit naik dibandingan 2019 sebesar 41,19%.
Berdasarkan kriteria yang ditetapkan Bank Dunia, jika 40% golongan terendah mendapatkan pendapatan >17%, ketimpangan terkategori rendah. BPS menggunakan parameter yang sama hanya saja data yang dipakai adalah pengeluaran.
Untuk mengukur ketimpangan ekonomi, pada dasarnya kita dapat menggunakan data pendapatan, pengeluaran, ataupun kekayaan. Indeks gini yang dikeluarkan oleh BPS dihitung berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) yang berarti menggunakan data pengeluaran.
Secara teori bisa dibenarkan karena data pengeluaran mencerminkan kemampuan konsumsi yang berarti juga kemampuan ekonomi seperti pendapatan maupun kekayaan. Namun secara teknis hasilnya tentu saja bisa berbeda.
Sangat mungkin sebuah rumah tangga memiliki pengeluaran untuk konsumsi tetapi pendapatannya nol dan kekayaannya mungkin saja minus jika diakumulasi dengan utangnya.
Dalam ilmu ekonomi kita mengenal persamaan Y=C+S, yaitu pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan. Lalu bagaimana pengukuran ketimpangan Provinsi Lampung dari pendapatan atau kekayaan?
Karena keterbatasan data pendapatan dan kekayaan, kita bisa menggunakan pendekatan konsumsi dan tabungan. Kembali pada persamaan ekonomi Y=C+S, pendapatan merupakan jumlah konsumsi/pengeluaran dan tabungan.
Kita lihat data pengeluaran kelompok terendah dan kelompok tertinggi relatif tidak berubah dari tahun 2019-2020.
Mari kita lihat data tabungan masyarakat. Bank Indonesia menggolongkan data simpanan masyarakat berdasarkan nominal menjadi lima kelompok. Yaitu kelompok simpanan 0-10 juta, kelompok >10 juta-100 juta, kelompok >100juta-500juta, kelompok >500juta-5 miliar, dan kelompok >5miliar.
Simpanan yang dimaksud adalah simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang ada di bank umum dan BPR dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito.
Jika kita membandingkan berdasar kelompok simpanan tersebut, ternyata ketimpangan antara kelompok dengan simpanan terendah dan tertinggi hasilnya berbeda dengan ketimpangan berdasarkan pengeluaran yang tersaji dalam indeks gini dan distribusi pengeluaran.
Jika kita bandingkan kelompok tertinggi dan terendah, maka laju pertumbuhan keduanya sangat kontras di tahun 2021. Simpanan masyarakat Provinsi Lampung per Oktober 2021 pada kelompok 1-10 juta tercatat sebesar 5,29 triliun rupiah, menurun 5,39% dari tahun 2020 yang jumlahnya sebesar 5,6 triliun.
Sedangkan Jumlah simpanan kelompok >5 miliar per oktober 2021 tercatat sebesar 9 triliun rupiah, meningkat 58,8% dari tahun sebelumnya sebesar 5,67 triliun rupiah. Pada kelompok menengah yaitu simpanan diatas 10 juta sampai kurang dari 500 juta, terjadi peningkatan yang bervariasi antara 1-5%.
Dengan menggunakan pendekatan simpanan ini, maka kita bisa memperkirakan pendapatan kelompok terendah cenderung turun sedangkan pendapatan kelompok tertinggi melonjak signifikan dengan asumsi konsumsi cenderung tetap.
Data simpanan ini mengungkap jurang ketimpangan terlihat lebih besar daripada indeks gini atau distribusi pengeluaran. Untuk itu hendaknya kita tidak berpuas diri dengan penurunan indeks gini yang relatif kecil dan peningkatan pengeluaran pada kelompok terendah yang juga relatif kecil.
Ketimpangan ini dalam kehidupan sehari-hari nampak lebih nyata. Ruang hidup kelompok kaya dan miskin semakin terpisah. Ketimpangan sejatinya ukuran yang kompleks yang menggambarkan ketidaksetaraan dalam hal status dan kesempatan, termasuk akses terhadap sumber daya.
Peran pengambil kebijakan sangat besar dalam mengatur kesetaraan akses ini. Orang miskin akan selamanya miskin bila akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, tidak dibuka luas kepada mereka. []
